SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Katingan melalui Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan bahwa apapun yang kita lakukan selalu bersentuhan dengan hukum dan dalam setiap tindakan harus mengacu pada aturan Per Undang-Undangan yang berlaku.
Kegiatan Sosialisasi ini diadakan setiap tahun, hal ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan warga masyarakat akan pengetahuan atau informasi baru tentang Produk Hukum Daerah. Ada 5 (lima) Peraturan Daerah yang di sosialisasikan, yaitu :
1.    Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2.    Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
3.    Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan.
4.    Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Katingan.
5.    Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet.
 Narasumber kegiatan terdiri dari :
1.Drs.Jainudin Sapri (Asisten Administrasi Pemerintahan Umum)
2.Fahmi Fauzi, S.Hut ( Ketua Balegda Kabupaten Katingan )
3.Badan Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Katingan
4.Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Katingan
5.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
Kegiatan ini dilaksanakan di 6 (Enam) Kecamatan, yaitu :
1.    Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Tasik Payawan dan Kecamatan Kamipang pada tanggal 28 s/d 31 Maret 2016.
2.    Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 5 s/d 8 April 2016.
Peserta kegiatan sosialisasi ini berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Desa, Tokoh Pemuda, Pemerintah Kecamatan dan BPD. Dalam paparan yang disampaikan oleh Badan Penanaman Modal dan PTSP bahwa kegiatan usaha sarang burung walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan/pengusahaan sarang burung walet, sedangkan wajib pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Disampaikan juga bahwa dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet dan nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini, yaitu agar seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Katingan terutama di 6 ( enam ) Kecamatan tersebut dapat mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan telah memiliki beberapa produk hukum daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut menjadi acuan dasar dan payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam masyarakat serta bersifat mengatur dan mengikat apabila terjadi masalah di masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan dalam hal kewajiban-kewajiban secara hukum harus dilakukan termasuk beberapa kewajiban di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk membayar pajak karena potensi pajak yang bersumber dari objek sarang burung walet cukup besar tetapi Pendapatan Daerah yang dihasilkan hingga saat ini masih sangat rendah hal ini jelas akan berpengaruh terhadap jalannya Pembangunan di Kabupaten Katingan. Selain perlu adanya kesadaran dari para pengusaha sarang burung walet diperlukan juga adanya pengendalian dan pengawasan terhadap pembayaran pajak ini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada bagian berikutnya Moderator yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum menyampaikan informasi tentang keberadaan website dan fungsi JDIH Kabupaten Katingan agar diketahui oleh masyarakat luas dan dapat dimanfaatkan bagi yang pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang ingin mengetahui produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Katingan) sebagai referensi, keilmuan ataupun dasar pelaksanaan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.