PUTUSAN KASUS GUGATAN PERDATA PENYEROBOTAN TANAH ADAT

Gugatan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah adat yang berlokasi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah dilayangkan penggugat An. Sdr. Noorjaya Suka dengan pihak Tergugat I PT. Karya Dewi Putera, Tergugat II Bupati Katingan, Tergugat III Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Tergugat IV Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Tergugat V Kepala Kepolisian Resort Katingan, Tergugat VI Ahmad Yantenglie sebagai pribadi, Tergugat VII Duwel Rawing (Bupati Katingan 2008-2013), Tergugat VIII Gubernur Kalimantan Tengah serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI (Turut Tergugat I), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang dulu Kepala BPN Pusat (Turut Tergugat II), dan Presiden RI (Turut Tergugat III). Tuntutan ini tercatat pada register Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Perkara 186/Pdt.G/2015/PN.PLK.

Kasus ini diawali dari tuntutan Sdr. Noorjaya Suka atas tanah dan benda tak bergerak seluas 52,3 Ha yang termasuk dalam wilayah lokasi perijinan PT. Katingan Dewi Putera. Tanah tersebut diklaim sebagai milik penggugat yang diperoleh dari hasil jual beli dengan beberapa orang.

Berdasarkan eksepsi tergugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya terkait dengan kewenangan mengadili suatu perkara sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR tentang kewenangan mengadili suatu perkara, dijelaskan bahwa locus objek perkara yang disengketakan tersebut berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga sepatutnya perkara tersebut didaftarkan, diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kasongan.
Atas eksepsi pihak tergugat tersebut, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat dan pada putusan sela mengabulkan eksepsi para tergugat dan para turut tergugat dengan mengeluarkan Putusan Sela dengan Nomor Putusan 186/Pdt.G/2015/PN.Plk.