PUTUSAN ATAS GUGATAN TATA USAHA NEGARA KOPERASI HARAPAN MAKMUR DI TUMBANG KAMAN, KECAMATAN SANAMAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan telah menerima putusan PT.TUN Palangka Raya Nomor 24/G/2014/PTUN.PLK, Tanggal 25 Maret 2015 dengan obyek gugatan atas perselisihan antara Sdr. Salampak dan Sdr. Susilo dengan tergugat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan terkait Kepengurusan Koperasi Harapan Makmur di Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

Kasus ini diawali karena Ketua Pengurus lama Koperasi Harapan Makmur, Sdr. Salampak tidak menerima hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan yang menetapkan perubahan komposisi kepengurusan Koperasi Harapan Makmur setelah pada awalnya didahului oleh kekisruhan intern organisasi koperasi tersebut yang menganggap Sdr. Salampak tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan telah melakukan berbagai upaya mediasi antara kelompok yang bermasalah tersebut, baik melalui rapat bersama sampai dengan hearing dengan DPRD Kabupaten Katingan. Pada tanggal 28 Mei 2014 dilaksanakan Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur yang dipandu oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang selanjutnya hasilnya dituangkan dalam rekomendasi yang ditandatangani. Pengesahan kepengurusan Koperasi Harapan Makmur setelah melalui berbagai proses tersebut itu lah yang ternyata menimbulkan ketidakpuasan pada pihak Sdr. Salampak dan selanjutnya meneruskan kasus ini ke Pengadilan PT.TUN di Palangka Raya melalui gugatan yang terdaftar dengan Nomor 24/G/2014/PTUN.PLK tanggal 7 Januari 2015, dengan objek gugatan adalah notulen Rapat Anggota Tahunan tanggal 28 Mei 2014.

Setelah melalui beberapa kali sidang, akhirnya diperoleh putusan yang pada intinya gugatan para penggugat tidak dapat diterima Majelis Hakim PT.TUN Palangka Raya. Atas putusan tersebut Pihak Penggugat mengajukan banding ke PTUN Jakarta. Keputusan Banding PT.TUN Jakarta juga memenangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui amar Putusan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 9 Juli 2015. Atas putusan PT.TUN Jakarta tersebut, pihak tergugat kembali melanjutkan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun berdasarkan Pasal 45 A ayat (1), Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

  1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
  2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    c. perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian dengan dikeluarkannya penetapan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala upaya terkait gugatan tata usaha negara ini dinyatakan inkrah (tidak dapat dilakukan upaya hukum lain).