PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016

Pengetahuan hukum harus senantiasa diberikan kepada masyarakat secara berkesinambungan agar informasi yang diketahui oleh masyarakat tidak sampai terputus. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Katingan melalui Asisten Administrasi Pemerintahan Umum bahwa apapun yang kita lakukan selalu bersentuhan dengan hukum dan dalam setiap tindakan harus mengacu pada aturan yang berlaku dan beliau juga menyampaikan hal terkait peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan pelajar serta masalah pembakaran lahan sebagaimana yang telah disampaikan pada apel gabungan telah ditandatangani kesepakatan dengan masing-masing Camat terkait kesepakatan daerah dalam hal menjaga wilayah kerja masing-masing guna penanganan masalah pembakaran lahan. Kegiatan Pembinaan ini selalu diadakan secara berkala setiap tahun, hal ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan warga masyarakat akan pengetahuan atau informasi baru juga diharapkan masyarakat akan selalu diingatkan bahwa dalam setiap tindakan yang dilakukan khususnya tindakan yang bersangkutan dengan hukum akan ada dampak dan konsekuensi hukum yang akan diterima oleh yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/332/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.MH-09.KP.07.05 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pemberian penghargaan Anubhawa sasana Desa/Kelurahan Tahun 2013. Terdapat 3 Desa di Kabupaten Katingan yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum, yaitu : Desa Jaya Makmur Kecamatan Katingan Kuala, Desa Samba Katung dan Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah. Kegiatan di Kecamatan Katingan Kuala dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2015 dan Kecamatan Katingan Tengah pada tanggal 18 s/d 19 Mei 2015.

 Narasumber kegiatan terdiri dari :
1.Drs.Jainudin Sapri (Asisten Administrasi Pemerintahan Umum)
2.M.Arsyad (Kejaksaan Negeri Kasongan)
3.Diana Soekowati (Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Kalteng)
4.Albert Sianipar, SH (Pengadilan Negeri Kasongan)
5.Elmon Sianturi, SH ( Staf ahli Bupati Katingan bidang Hukum dan Politik)
6.Kapolsek setempat
Pembinaan Desa Sadar Hukum dimulai dengan sambutan Camat, dimana Camat menyambut antusias dengan diadakannya Pembinaan Desa Sadar Hukum serta mengapresiasi baik atas kehadiran peserta yang berasal dari Unsur Pemerintah Desa,Perwakilan unsur tokoh adat,Tokoh Agama, Pemuda Desa,BPD Desa,Perwakilan Pelajar Desa, Perwakilan unsur masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Dalam paparannya Kapolsek menyampaikan bahwa dalam hal pembakaran lahan telah dilakukan komitmen antara Kapolres, Kapolsek, Dandim, Camat dan Bupati selain hal tersebut  disampaikan juga saat ini Kepolisian sudah memiliki aplikasi di Google untuk mendeteksi titik api sehingga POLRI dapat dengan mudah mendeteksi dan menangkap pelaku pembakaran lahan. Pada bagian berikutnya Ibu Diana Soekowati dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah dalam paparannya menjelaskan tentang adanya Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi warga masyarakat miskin dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah mendapatkan surat keterangan miskin dari Ketua RT atau bukti-bukti lainnya, seperti Kartu Raskin atau Kartu Jamkesmas serta identitas yang jelas dari si Pemohon bantuan hukum. Permohonan ini disampaikan secara tertulis ke Kantor wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kalteng yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai permasalahan yang menjadi pokok aduan. Dalam hal ini proses pelaksanaan persidangan sepenuhnya dilakukan oleh si Pemberi Bantuan Hukum tanpa dipungut biaya karena semua biaya ditanggung oleh Negara sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah ada 4 (empat) lembaga yang memberikan bantuan hukum, yaitu : Perkumpulan Sahabat Hukum di Palangka Raya, Barito Terbit di Buntok, Perkumpulan Eka Hapakat di Sampit dan PKBH STIH Habaring Hurung di Sampit. Berikutnya Kapolsek sebagai pengemban tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan yang menyangkut penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) kepada masyarakat sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2004 serta adanya tindak pidana terhadap anak, dimana jika seorang suami melakukan bentuk kekerasan terhadap istri dan anak akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Penjelasan yang diberikan oleh Kejaksaan yaitu berupa tahapan yang harus dilalui seseorang jika tersangkut masalah hukum, yaitu mulai dari penyidikan di Kepolisian, kemudian tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke Kejaksaan dan jika perkara itu telah dianggap lengkap oleh Kejaksaan maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke tahap Persidangan untuk mendapatkan putusan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara pidana seseorang dapat langsung ditangkap dan diproses jika dalam melakukan perbuatannya ia tertangkap tangan, dan tanpa adanya pengaduan berbeda halnya dengan gugatan perdata akan diproses jika adanya aduan dari seseorang atau segolongan orang yang merasa haknya terganggu. Pada umumnya kegiatan ini direspon dengan cukup baik dari Peserta terbukti dengan kehadiran dan antusiasme masyarakat dalam mendengar serta menyikapi paparan dari Narasumber.