KONSULTASI PUBLIK RAPERDA 2015 KABUPATEN KATINGAN

Konsultasi Publik Raperda Tahun 2015 yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan merupakan salah satu tahap yang dilaksanakan sebelum Raperda disahkan menjadi Perda, dimana tujuannya untuk menjaring aspirasi dan pendapat masyarakat terhadap isi Raperda yang sifatnya menyetujui, menambahkan atau mengurangi penjelasan isi agar menjadi lebih baik dan mengakomodir kepentingan semua pihak.

Konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Oktober 2015 di Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Pulau Malan dengan peserta berasal dari unsur Kepala Desa, Kepala BPD,dan para Tokoh Masyarakat setempat. Raperda yang dibahas meliputi 4 Raperda diantaranya : Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah, Struktur dan Tata Kerja Perangkat Desa Kabupaten Katingan, dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum.

Beberapa saran dan masukan yang terkait dengan Raperda tersebut diantaranya :

  1. Pertimbangan untuk kenaikan insentif anggota BPD dan mengatur besarannya dalam pasal.
  2. Perlu adanya penegasan sanksi kepada Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sesaat sebelum Pemilihan Kepala Desa sehingga mengakibatkan hanya ada calon tunggal serta akibat lain yang ditimbulkannya.
  3. Perlu adanya batasan kriteria yang jelas tentang kriteria berbadan sehat bagi calon Kepala Desa, misalnya terkait dengan cacat pada salah satu bagian tubuh calon Kepala Desa.
  4. Mempertimbangkan salah satu persyaratan minimal pendidikan SLTA untuk menjadi syarat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
  5. Mempertegas atau menambahkan pasal tentang tidak diperbolehkannya seorang anggota BPD untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  6. Memperjelas tentang besaran biaya Pilkades serta mekanisme dan sistem penggunaannya.
  7. Dalam hal pengelolaan ikan agar limbah dari perusahaan sawit jangan sampai mencemari lingkungan sekitar, khususnya yang terkait dengan sumber-sumber daya lingkungan yang menjadi hajat hidup masyarakat.

Pada akhir pertemuan ini, masyarakat diberikan waktu selama ±25 hari untuk memberi masukan dan saran secara tertulis, khususnya yang belum tersampaikan pada forum ini. Masukan dan saran tersebut dapat disampaikan melalui Pemerintah Kecamatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan atau langsung ke Badan Legislatif DPRD Kabupaten Katingan. Secara umum kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan lancar serta masyarakat yang hadir juga terlihat antusias dengan respon-respon yang disampaikan