KEGIATAN PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM SEKALIGUS SOSIALISASI JDIH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat perlu terus dilakukan, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui akan adanya peraturan-peraturan baru serta dampak hukum yang dapat dikenakan kepada masyarakat jika melakukan kesalahan. Pengetahuan Hukum harus senantiasa diberikan kepada masyarakat secara berkesinambungan agar informasi yang harus diketahui oleh masyarakat tidak sampai terputus. Hal ini seperti diungkapkan Bupati Katingan yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Drs. Jainudin Sapri pada saat pembukaan Kegiatan Pembinaan Desa Sadar Hukum yang dilaksanakan di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala pada tanggal 6 Oktober 2015 dan di Desa Batu Badinding dan Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah pada tanggal 20-21 Oktober 2015.

Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat ditandai dengan pemberian informasi-informasi hukum dan kesadaram bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat jika bertentangan dengan hukum maka akan berdampak hukum juga bagi masyarakat. Dalam hal dapat berupa berupa Gugatan Perdata maupun Pidana. Materi yang banyak menarik perhatian pada kegiatan ini khususnya pada pelanggaran HAM termasuk pada kekerasan ruma tangga dan terhadap anak.

Dalam kesempatan ini pula dijelaskan kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan proses yang akan dilalui apabila seseorang tersangkut masalah hukum, yaitu mulai dari Penyidikan di Kepolisian, kemudian tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke Kejaksaan dan jika perkara itu telah dianggap lengkap oleh Kejaksaan maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke tahap persidangan di Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Disamping pembinaan terhadap masyarakat juga disampaikan bahwa di Indonesia telah berdiri Lembaga Bantuan Hukum atau suatu organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang tidak mampu yang tersangkut masalah hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma untuk masyarakat yang benar-benar miskin. Dimana Kategori miskin ini adalah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa dapat juga dibuktikan dengan adanya Kartu Raskin, Kartu Jamkesmas, dan sejenisnya, yang kemudian diajukan secara tertulis dengan disertai identitas pemohon serta uraian singkat mengenai pokok perkara.

Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan lintas instansi yang membidangi urusan hukum di Kabupaten Katingan, diantaranya berasal dari Insitusi Kepolisian Resort Katingan, Kejaksaan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Kasongan, Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Dengan peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, diantaranya Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan kalangan pelajar dan mahasiswa.

Bersamaan dengan kegiatan ini pula dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan, yang tujuannya tidak lain adalah dalam rangka menyampaikan informasi tentang keberadaan website dan fungsi JDIH Kabupaten Katingan agar diketahui oleh masyarakat luas dan dapat dimanfaatkan bagi yang pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang ingin mengetahui produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Katingan) sebagai referensi, keilmuan ataupun dasar pelaksanaan kegiatan dan kehidupan sehari-hari.